Kementan Bidik Papua Selatan Jadi Basis Peternakan Nasional Tekan Harga Daging dan Telur

Jakarta – Klikternak. Ambisi besar kini tertuju ke ufuk timur. Kementerian Pertanian (Kementan) resmi membidik Provinsi Papua Selatan sebagai basis baru ekosistem peternakan terintegrasi nasional. Langkah strategis ini bukan sekadar wacana, melainkan upaya konkret memangkas disparitas harga protein hewani—mulai dari daging sapi, ayam, hingga telur—yang selama ini kerap mencekik pasar lokal akibat rantai pasok yang panjang.

Pertemuan penting untuk mematangkan rencana ini terjadi di Jakarta, Selasa (10/02/2026). Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, duduk satu meja dengan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, merancang peta jalan hilirisasi yang tak boleh terganjal isu klasik: anggaran.

Agung menyadari bahwa menunggu kucuran dana jumbo dari pusat bisa memperlambat eksekusi. Oleh karena itu, strategi “klaster prioritas” menjadi kunci. Pembangunan akan difokuskan pada satu wilayah yang paling siap, kemudian diduplikasi ke area lain.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan langkah, karena infrastruktur dasar seperti pabrik pakan dan pembibitan bisa dibangun lebih dulu dan dikembangkan bersama mitra,” tegas Agung Suganda di sela-sela audiensi tersebut.

Dalam kalkulasi Kementan, jantung masalah tingginya harga daging dan telur di Papua terletak pada dua komponen: pakan dan bibit. Selama kedua komponen ini masih didatangkan dari luar pulau, harga di tingkat konsumen sulit ditekan. Agung mendorong agar produksi pakan dan pembibitan dilakukan secara lokal di Papua Selatan.

Selain itu, modernisasi kandang menjadi syarat mutlak yang tak bisa ditawar. Bukan berarti harus membangun fasilitas mewah, melainkan efisiensi melalui teknologi tepat guna. Sistem kandang open side yang dipadukan dengan mekanisasi sederhana—seperti pemberian pakan otomatis—dinilai cukup untuk mendongkrak produktivitas tanpa membebani biaya investasi.

“Kalau pakan dan bibit tersedia secara lokal, biaya produksi turun dan harga di tingkat masyarakat bisa lebih terkendali,” tambah Agung menjelaskan logika ekonominya.

Gayung bersambut. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, langsung menyanggupi tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam dan siap mengawal proses ini dari hulu hingga hilir. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan dinas teknis segera digeber agar mesin birokrasi tidak menghambat investasi.

Bagi Apolo, kemandirian pangan adalah fondasi krusial, terutama untuk menyukseskan program nasional “Makan Bergizi Gratis” di wilayahnya.

“Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membangun peternakan sapi dan ayam secara menyeluruh, termasuk pakan, pembibitan, dan sarana pendukung,” ungkap Apolo Safanpo dengan optimis.

Kolaborasi hulu-hilir ini diharapkan menjadi titik balik bagi sektor pangan di Papua Selatan. Jika terealisasi, wilayah ini tak lagi sekadar menjadi konsumen yang menanggung biaya logistik tinggi, melainkan produsen mandiri yang mampu memberi makan rakyatnya dengan protein berkualitas dan harga terjangkau. (RED/KT)