
Merauke – Klik Ternak. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Selatan memperketat pengawasan di pintu masuk bandara dan pelabuhan guna mempertahankan status zona hijau dari wabah African Swine Fever (ASF). Upaya ini dilakukan menyusul kepungan zona merah di wilayah tetangga yang mengancam populasi babi dan ekonomi peternak lokal.
Dalam sesi Gathering & Sessionbersama awak media di Merauke pada Minggu, (07/06/2026), Kepala BKHIT Papua Selatan, Irsan Nuhantoro, S.Si., M.Si., MP., menegaskan bahwa wilayahnya harus dijaga dari infeksi virus mematikan tersebut. Saat ini, hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera hingga Sulawesi telah masuk kategori zona merah ASF.
“Papua ini masih zona hijau. Ini yang harus kita jaga mati-matian. Jangan sampai ASF masuk ke tanah Papua, khususnya Merauke. Kalau sampai masuk, habis babi di sini. Ekonomi peternak babi akan hancur,” ujar Irsan Nuhantoro.
Irsan menambahkan, kebijakan tegas berupa pelarangan masuknya produk babi olahan dari luar daerah tertular, seperti sosis dan dendeng, bukan bertujuan menghambat perdagangan, melainkan bentuk perlindungan nyata bagi peternak lokal. Terlebih, kasus ASF telah ditemukan di Manokwari dan Timika.
Senada dengan itu, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan BKHIT Papua Selatan, Drh. Ahnu Miftahul Ulum, menjelaskan bahwa secara klinis dan hasil laboratorium, wilayah Papua Selatan yang meliputi Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi masih dinyatakan bebas dari ASF, Hog Cholera, maupun Lumpy Skin Disease (LSD).
Meskipun sempat terjadi laporan kematian babi secara mendadak di Kabupaten Boven Digoel dan Mappi pada tahun 2025 hingga awal 2026, hasil pengujian menunjukkan hasil negatif.
“Setelah dilakukan pengambilan sampel, diuji di dua tempat yaitu di Karantina dan di Balai Veteriner Jayapura, itu dua-duanya negatif. Tidak ditemukan ASF, juga tidak ditemukan Hog Cholera. Namun meskipun kita aman dan daerahnya masih hijau, tapi kita dikelilingi oleh daerah yang ASF,” ungkap Ahnu.
Guna memitigasi risiko, BKHIT melakukan koordinasi lintas sektor melalui tiga pilar: Karantina, Dinas Peternakan setempat, dan Balai Veteriner Jayapura. Salah satu langkah konkretnya adalah pengaktifan kembali checkpoint darat di wilayah perbatasan antar daerah, seperti di distrik Muting.
“Semua produk babi, babi ternak dan produknya, atau sapi dan produknya, yang mau lewat itu harus dicek di situ kalau yang darat. Kalau yang udara sama pelabuhan laut, itu yang ngecek Karantina supaya kita benar-benar terawasi,” tegasnya.
Di bandara, petugas memasang karpet desinfeksi atau dipping untuk mencegah virus terbawa melalui alas kaki penumpang. Ahnu juga memperingatkan peternak agar tidak memberikan sisa makanan dari pesawat atau kapal (swill feeding) kepada babi, karena cara tersebut menjadi pintu masuk utama penularan virus yang belum memiliki vaksin ini.
Selain fokus pada penyakit hewan, otoritas kesehatan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman Virus Nipah. Meski belum ditemukan kasus pada manusia di Indonesia hingga pertengahan 2026, status risiko tetap dinilai tinggi. Masyarakat diimbau untuk menjaga sanitasi produk makanan dan tidak mengonsumsi nira langsung dari pohon guna menghindari kontaminasi sekresi kelelawar buah.
Untuk memperkuat sistem deteksi di masa depan, BKHIT Papua Selatan berencana membangun laboratorium pengujian yang representatif pada tahun 2027. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses diagnosa penyakit tanpa harus mengirim sampel ke Jayapura yang memakan waktu dan biaya besar. (Klikternak)
Baca Klik Ternak di Google News
Bergabunglah dengan kami di Kanal WhatsApp
