Tingkatkan Hilirisasi Peternakan, Kementan Gandeng Sucofindo

Jakarta – Klik Ternak. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menggandeng PT Sucofindo untuk memperkuat hilirisasi produk peternakan nasional. Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025, di Graha Sucofindo, Jakarta, ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM peternakan.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH, Makmun, menjelaskan bahwa potensi hilirisasi hasil peternakan sangat besar, terutama melalui UMKM. Salah satu contohnya adalah pengembangan produk tepung telur oleh pelaku usaha di Blitar, Jawa Timur, yang dapat menjadi substitusi impor.

“Upaya hilirisasi produk tepung telur ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama dalam fasilitasi sertifikasi seperti HACCP, halal, maupun ISO 22000,” ujar Makmun saat audiensi dengan Sucofindo, dikutip dari Ditjenpkh.pertanian.com. Ia menambahkan, sertifikasi ini penting agar produk UMKM dapat bersaing dan menembus pasar yang lebih luas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Layanan Industri PT Sucofindo, Budi Utomo, menyatakan komitmennya untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Menurutnya, Sucofindo siap memfasilitasi proses sertifikasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“Sebagai BUMN yang telah berdiri sejak 1956, Sucofindo memiliki pengalaman panjang dalam fasilitasi sertifikasi dan peningkatan mutu. Kami sangat terbuka untuk menjalin kerja sama,” ungkap Budi. Ia menargetkan proses sertifikasi HACCP terhadap UMKM tepung telur di Blitar dapat diselesaikan paling lambat Agustus 2025, dengan pembiayaan dari program CSR.

Selain itu, Makmun juga menyoroti peran strategis Sucofindo dalam mendukung program peningkatan produksi susu dan daging sapi nasional (P2SDN). Dengan pengalamannya sebagai lembaga kajian kelayakan usaha, Sucofindo dinilai dapat memperkuat peran dalam menarik investasi, mempercepat proses perizinan, serta menyediakan akses pembiayaan melalui program CSR berbunga rendah.

“Sucofindo juga memiliki kapasitas mendukung ekspor produk peternakan, termasuk penerapan skema standar produksi seperti sistem cage-free, logistik peternakan, dan sistem organik,” imbuh Makmun. Untuk itu, ia menekankan perlunya membangun kerangka kerja sama yang jelas dalam bentuk perjanjian dan penetapan ruang lingkup kolaborasi.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor peternakan nasional melalui sinergi antara pemerintah dan BUMN.(RED/KT)